Bawah Menu - Res

Komnas HAM: Usut Dugaan Kepemilikan Senjata Api Laskar FPI



Hasil penyelidikan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyatakan ada dugaan anggota Front Pembela Islam (FPI) menggunakan senjata api rakitan saat baku tembak di jalan tol Jakarta-Cikampek KM 50 pada 7 Desember 2020.

Komnas HAM merekomendasikan pengusutan lebih lanjut dugaan kepemilkan senjata api laskar FPI tersebut.


"Mengusut lebih lanjut kepemilikan senjata api yang diduga digunakan oleh laskar FPI," kata Komisioner Komnas HAM Choirul Anam dalam jumpa pers yang berlangsung secara daring, Jumat (8/1).

Selama proses penyelidikan, Komnas HAM memeriksa sejumlah saksi, baik dari pihak FPI, keluarga korban, kepolisian, dan Jasa Marga.

Komnas HAM juga  melakukan rekonstruksi terkait insiden bentrok tersebut di Kantor Komnas HAM, Jakarta.

Dalam penyelidikan itu, lanjut Choirul, Komnas HAM juga menemukan bahwa FPI melakukan pencegatan atau memepet mobil polisi hingga terjadi baku tembak. Mereka menduga mobil itu ditumpangi personel Badan Intelijen Negara (BIN).

Adapun soal dugaan penggunaan senjata api oleh laskar FPI, merujuk pada penyelidikan di fase eskalasi tinggi yang terjadi di kawasan Swissbell Hotel, Karawang, hingga tol Cikampek KM49.

Di sepanjang rute itu Komnas HAM menyebut terjadi aksi saling serempet dan tabrak mobil antara mobil polisi yang membuntuti rombongan Rizieq Shihab, dengan mobil pengawal Rizieq Shihab. Selanjutnya juga terjadi baku tembak.

Penelitian Komnas HAM menyebut polisi memang membuntuti Rizieq Shihab. Para petugas yang membuntuti mendapat surat tugas resmi untuk kepentingan penyelidikan dugaan pelanggaran protokol kesehatan oleh Rizieq di Petamburan dan Megamendung.

Dalam tugas itu, tepatnya pada 7 Desember, dua laskar FPI tewas ditembak ketika eskalasi tinggi. Sementara 4 laskar yang masih hidup dibawa ke dalam mobil polisi, kemudian ditembak karena diduga melakukan perlawanan.

Terkait kematian empat laskar, Komnas HAM menyimpulkan terjadi pelanggaran HAM oleh petugas polisi.

"Mengindikasikan adanya tindakan ulawful killing," kata Choirul Anam.

"Peristiwa tewasnya 4 anggota laskar FPI ini masuk kategori pelanggaran HAM. Rekomendasi penegakan hukum dengan mekanisme peradilan pidana," imbuh Anam.

Pada penyelidikan ini, Komnas HAM mendalami bukti-bukti ribuan video dan foto yang berkaitan dengan insiden tersebut. Bukti tersebut akan dijadikan tahap finalisasi laporan akhir Tim Penyelidik Komnas HAM sebelum mengumumkan hasil rekomendasi akhir.

Kasus bentrok polisi-FPI ini terjadi pada Senin dini hari, 7 Desember 2020, di ruas tol Jakarta-Cikampek. Kejadian tersebut menyebabkan enam anggota FPI tewas oleh karena peluru yang ditembak polisi. Polisi dan FPI saling tuding terkait peristiwa yang terjadi, masing-masing saling klaim mendapat serangan terlebih dahulu.

Kasus itu pun telah diambil alih, dari yang semula ditangani Polda Metro Jaya kini dipegang Bareskrim Polri. Polisi mendalami dugaan pelanggaran tindak pidana penyerangan dan melawan petugas. Selain itu, ada juga penyematan pasal kepemilikan senjata api ilegal.

Di kubu seberang, FPI menyatakan tak terima atas tuduhan polisi, dan menginginkan pembentukan tim independen untuk mengusut kasus ini. Sebagai informasi, secara keorganisasian pemerintah telah menyatakan FPI dibubarkan dan dilarang melakukan aktivitas dan menyebar atribut organisasi sejak 30 Desember 2020.


sumber: cnnindonesiacom

0 Response to " Komnas HAM: Usut Dugaan Kepemilikan Senjata Api Laskar FPI "

Post a comment

Tengah Artikel - in article