Bawah Menu - Res

Ini Alasan Pemprov DKI Batal Terapkan WFH 75% pada Libur Natal-Tahun Baru




Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI membeberkan alasannya terkait pengetatan kapasitas perkantoran di Jakarta dengan masih memberlakukan maksimal kapasitas 50% pada libur Natal dan tahun baru. Pemprov DKI menyebut hal itu karena kegiatan di perkantoran selama libur menjelang Natal dan tahun baru cenderung sedikit.
"Ya ini sebetulnya kan sudah memasuki akhir tahun, sesungguhnya di akhir tahun ini kegiatan juga sebetulnya kecil, tapi kami memberi kesempatan pada perkantoran yang memang harus menyelesaikan tugas-tugas di akhir tahun," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria kepada wartawan di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (17/12/2020).

Ariza menyebut semula Wakil Ketua Komite Penanganan COVID‑19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Luhut Pandjaitan memang meminta para pekerja kantoran di DKI Jakarta untuk dilakukan pengetatan dengan pemberlakuan work from home (WFH) sebesar 75% dari total pegawai di tiap kantor. Namun, setelah berkoordinasi dengan Satgas Pusat, Pemprov DKI memutuskan tetap pada kebijakan WFH 50 persen.

"Memang semula Pak Luhut minta 70 persen tapi setelah dikoordinasikan kembali, kami koordinasi dengan Satgas Pusat dan Pak Luhut, gubernur juga berkoordinasi, akhirnya sepakat dari pemerintah pusat akhirnya WFH diputuskan 50 persen," tutur Ariza.

Dihubungi terpisah, jubir Luhut, Jodi Mahardi, menerangkan, Luhut telah mendengar pertimbangan-pertimbangan yang dijelaskan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Luhut pun disebut dapat memahami pertimbangan itu.

"Ya Pak Luhut mendengarkan pertimbangan-pertimbangan dari Pak Anies dan bisa memahaminya. Pertimbangannya apa? Silakan ditanyakan ke Pak Anies," ungkap Jodi.

Diketahui, Gubernur DKI Anies Baswedan telah mengeluarkan ketentuan libur Natal dan tahun baru, salah satunya berupa kapasitas perkantoran dengan menerapkan WFH 50%. Di sisi lain, Wakil Ketua Komite Penanganan COVID‑19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Luhut Pandjaitan sebelumnya meminta WFH 75%.

Sebelumnya, Luhut mengarahkan agar DKI Jakarta dan beberapa wilayah lain melakukan pengetatan terukur, guna mengendalikan penambahan kasus dan kematian terkait COVID-19. Pengetatan terukur ini disebut bukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).


"Kita bukan menerapkan PSBB, tapi akan menerapkan kebijakan pengetatan yang terukur dan terkendali, supaya penambahan kasus dan kematian bisa terkendali dengan dampak ekonomi yang relatif minimal," kata Luhut dalam keterangan di situs Kemenko Marves yang dikutip pada Rabu (16/12).

Berikut ini poin pengetatan terukur yang diarahkan Luhut yang berlangsung 3 pekan pada 18 Desember 2020-8 Januari 2021:

- WFH 75%
- Pelarangan tahun baru di seluruh provinsi
- Pembatasan jam operasional mal, restoran tempat hiburan sampai pukul 19.00 WIB untuk Jabodetabek dan 20.00 WIB untuk zona merah di Jabar, Jateng, dan Jatim
- Pengetatan protokol kesehatan akan dilakukan di rest area dan tempat-tempat wisata

Sedangkan Anies mengeluarkan aturan yang berbeda, yakni kapasitas kantor maksimal 50%, dengan 50% sisanya WFH. Kemudian jam operasional restoran, kafe, rumah makan hingga bioskop hingga pukul 19.00 WIB namun hanya berlaku di hari tertentu yakni 24-27 Desember 2020 dan 31 Desember 2020-3 Januari 2021.


sumber: detik.com

0 Response to "Ini Alasan Pemprov DKI Batal Terapkan WFH 75% pada Libur Natal-Tahun Baru"

Post a comment

Tengah Artikel - in article