Bawah Menu - Res

Dorongan Reshuffle Mencuat Usai KPK Bikin 2 Menteri Terjerat




Dua menteri kabinet tersangkut kasus korupsi, yakni Menteri KKP Edhy Prabowo dan Mensos Juliari Batubara. Muncul dorongan agar Presiden Jokowi melakukan reshuffle kabinet akibat peristiwa itu.
Dorongan agar Jokowi melakukan perombakan atau reshuffle kabinet ini awalnya muncul dari Wakil Ketua Dewan Pembina DPP Gerindra Fadli Zon. Fadli menilai saat ini merupakan waktu yang tepat agar dilakukannya reshuffle kabinet.

"Memang waktu yang tepat walaupun terlambat untuk reshuffle," kata Fadli saat dihubungi detikcom, Minggu (6/12/2020).

Anggota Komisi I DPR ini menyebut, meskipun terlambat, perombakan kabinet perlu dilakukan. Ia menyarankan agar posisi menteri dapat diisi orang-orang yang memiliki integritas dan keahlian sesuai bidangnya.

"Cari orang-orang profesional dan ahli di bidang masing-masing. Punya kapasitas, kapabilitas (dan) integritas," sebutnya.


Fadli juga mengatakan penetapan dua menteri sebagai tersangka korupsi menjadi pukulan telak bagi pemerintahan era Jokowi. Hal ini, sebut Fadli, membuktikan bahwa korupsi terus merajalela di Indonesia bahkan di masa pandemi COVID-19.

"Ini pukulan bagi pemerintahan Jokowi kedua. Makin menunjukkan bahwa korupsi masih terus merajalela bahkan di tengah pandemi. Seiring dengan kolusi dan nepotisme yg terus meningkat, demokrasi makin tertekan oleh pendekatan otoritarian terhadap mereka yang kritis," ucapnya.

Usul agar Jokowi segera menetapkan pengganti 2 menterinya yang terlibat kasus korupsi juga datang dari PPP. PPP menilai Jokowi dapat melakukan reshuffle kabinet untuk mengisi 2 kursi menteri tersebut.

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memberi usul kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera menetapkan pengganti dua menteri yang tersandung kasus korupsi secara definitif. Menurut PPP, hal ini bisa dilakukan melalui perombakan kabinet atau reshuffle kabinet.

"PPP mengusulkan kepada Presiden Jokowi untuk segera mengisi pos 2 menteri ini segera secara definitif. Tentu pengisian dua pos menteri ini bisa sekaligus menjadi ruang untuk reshuffle kabinet yang memang tidak ditutup kemungkinannya oleh Presiden," kata Sekjen PPP Arsul Sani saat dihubungi detikcom, Minggu (6/12/2020).

Di sisi lain, anggota Komisi III DPR RI ini menuturkan bahwa reshuffle bukanlah jalan satu-satunya yang harus dilakukan Jokowi untuk mengisi kekosongan kursi dua menteri. Ia pun menyerahkan keputusan sepenuhnya sesuai hak prerogatif yang dimiliki Presiden.

"Meski Presiden juga bisa hanya dengan mengganti dua menteri ini dan tidak mengubah posisi kabinet lainnya. Tentu siapa pun, termasuk kami di PPP, tetap harus menyadari bahwa soal pilihan mana yang diambil Presiden, maka itu merupakan hak prerogatif beliau sepenuhnya," ucapnya.

Arsul menegaskan saat ini bukan waktunya untuk menyesali ataupun mengecam pelanggaran hukum yang dilakukan dua pejabat negara ini. Menurutnya, pemerintah, khususnya Presiden Jokowi, perlu memonitor kebijakan yang tengah berjalan di kedua kementerian.

"Atensi serius secara khusus itu juga perlu langsung ditunjukkan oleh Presiden Jokowi mengingat soal implementasi kebijakan bansos misalnya masih akan berlangsung di tengah masa pandemi COVID-19 yang berlanjut. Demikian juga soal kebijakan ekspor benih lobster ini juga tidak bisa disetop secara tiba-tiba mengingat disana ada kepentingan-kepentingan dunia usaha yang tidak bisa dihentikan begitu saja," ucapnya.

Selain itu, pihaknya turut menyarankan BPKP ataupun BPK terlibat khusus dalam mengawasi jalannya program Bansos COVID-19 di Kementerian Sosial maupun kebijakan ekspor benih lobster di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

"Untuk ini PPP selain meminta BPKP atau BPK melakukan atau menyelesaikan audit atau uji tuntas terhadap pelaksanaan program bersangkutan yang telah berjalan dan mengumumkannya kepada publik, PPP juga meminta agar kemudian KPK melakukan langkah dan membuat skema pencegahan korupsi dalam pelaksanaan program ke depan," terangnya.


sumber:detik.com  

0 Response to "Dorongan Reshuffle Mencuat Usai KPK Bikin 2 Menteri Terjerat"

Post a comment

Tengah Artikel - in article