Bawah Menu - Res

Komentar Menohok Ketua Hanura kepada Fadli Zon Terkait Pemanggilan Anies: Pantesan Jabatannya Turun di DPR




Ketua DPD Partai Hanura Inas N Zubir mengkritik pernyataan Fadli Zon terkait pemanggilan Gubernur DKI Anies Baswedan oleh Polda Metro Jaya.

Pasalnya, politisi Gerindra itu menyebutkan bahwa jabatan gubernur membawahi Kapolda dan Pangdam sebagai perwakilan Pemerintah Pusat di daerah, tanpa mengganggu hirarki instansi vertikal tersebut.

Hal tersebut dikatakan Fadli Zon untuk menyendir Polda Metro Jaya terkait pemeriksaan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan imbas dari serangkaian acara Habib Rizieq Shihab.

Menurut Zubir, Fadli Zon tak paham dengan undang-undang. Wajar jika jabatannya turun di DPR.

Demikian disampaikan oleh Mantan Ketua Anggota Komisi VI DPR RI itu dalam keterangannya kepada Pojoksatu.id di Jakarta, Jumat (20/11/2020).

“Apakah betul yang mengatakan bahwa Gubernur membawahi Kapolda dan Pangdam adalah Fadli Zon? Pantesan saja dia turun jabatan, dimana sebelumnya menjabat sebagai pimpinan DPR. Tapi sekarang tidak lagi,” ujarnya.

Inas mengatakan UU tentang Pemerintahan Daerah yang berlaku saat ini bukanlah UU No 32 tahun 2004 seperti yang dikatakan oleh Fadli Zon.

Melainkan UU No 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Oleh karena itu, PP tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat, bukanlah PP No 19/2010, melainkan PP No. 33/2018.

“Dalam pelaksanaan otonomi daerah, urusan pemerintahan konkuren yang menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah yang diatur dalam UU No 23/2014,” tutur Inas.

“Dalam UU itu tidak membagi urusan pertahanan dan keamanan Negara (TNI) serta penegakan hukum (Kepolisian dan Kejaksaan) kepada Pemerintahan Daerah atau dengan kata lain bahwa Gubernur bukan atasan Pangdam, Kapolda maupun Kejati,” pungkasnya.

Sebelumnya, Politisi Partai Gerindra Fadli Zon kembali mengkritisi pemeriksaan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan oleh pihak kepolisian.

Fadli Zon mengingatkan bahwa Gubernur membawahi Kapolda dan Pangdam.

Hal itu ia ungkapkan melalui akun Twitternya @fadlizon pada Selasa (17/11/2020).

“Sekadar ingatkan, Gubernur membawahi Kapolda dan Pangdam sebagai perwakilan Pemerintah Pusat tanpa mengganggu hirarki instansi vertikal tersebut. Jangan kebolak-balik. @TMCPoldaMetro @aniesbaswedan,” tulis Fadli Zon.    


sumber: pojoksatu.id

0 Response to "Komentar Menohok Ketua Hanura kepada Fadli Zon Terkait Pemanggilan Anies: Pantesan Jabatannya Turun di DPR"

Post a comment

Tengah Artikel - in article