Bawah Menu - Res

Bandingkan Perlakuan Pemerintah Terhadap HRS dengan Reynhard Sinana, Fadli Zon Kena Skakmat Anggota Komisi 1 DPR




Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Fadli Zon mengkritik sikap pemerintah terhadap rencana kepulangan Habib Rizieq Syihab (HRS) dengan mengungkit kasus predator seks Reynhard Sinaga. Anggota Komisi I DPR F-NasDem, Willy Aditya, mengkritik Fadli Zon.

Dilihat melalui akun Twitter @fadlizon, Fadli Zon membandingkan sikap pemerintah RI terhadap kasus HRS dengan kasus kriminal Reynhard Sinaga di Inggris. Anggota Komisi I DPR RI ini menilai pemerintah bersikap tidak adil karena memberikan bantuan hukum kepada Reynhard, namun tidak kepada Habib Rizieq.

"Reynhard di Inggris yang jelas-jelas super kriminal dan memalukan Indonesia diberi bantuan hukum. Habib Rizieq Shihab (HRS) di Saudi Arabia malah dipojokkan pernyataan-pernyataan Menko @mohmahfudmd n Dubes RI di Saudi. Sungguh tak adil n ironis. Selamat datang HRS! #AhlanWaSahlanIBHRS @Menlu_RI," tulis Fadli Zon, Jumat (6/11/2020).

Willy Aditya menilai kritik Fadli Zon merupakan pernyataan ala oposisi. Menurutnya, orang selalu memiliki cara untuk mencari kesalahan orang lain.

"Itu statement ala oposisi saja. Orang kalau cari-cari kesalahan pasti ada saja," kata Willy kepada wartawan, Jumat (6/11/2020).

Lebih lanjut, Willy menilai kasus Habib Rizieq dan kasus Reynhard Sinaga memiliki konteks yang berbeda. Ia menilai HRS tidak memerlukan bantuan hukum, sementara Reynhard membutuhkannya.

"Karena beda logika dan sudut pandangnya. Memangnya HRS butuh bantuan hukum? Kan tidak. Butuh pengacara, kan tidak. Kalo seumpama HRS bermasalah hukum di suatu negara tertentu, tentu pemerintah Indonesia juga akan memberikan bantuan hukum, karena memang begitu pakemnya," jelas Willy

"Bagaimanapun Reynhard adalah WNI yang berhak untuk mendapatkan bantuan hukum ketika tersangkut perkara kriminal atau tindak pidana tertentu. Sementara HRS kan beda kasusnya," sambungnya.

Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI ini juga menilai HRS tidak pernah meminta bantuan kepada pihak KBRI Riyadh ataupun KBRI Jeddah. Bahkan, menurutnya, HRS justru bersikap memusuhi pemerintah.

"Secara teknis, HRS juga tidak pernah mengadukan kasusnya ke KBRI di Riyadh. Lalu bagaimana mau bantu? Jangankan ke Riyadh, ke KJRI di Jeddah saja yang dekat yang bersangkutan tidak pernah melaporkan. HRS malah disebut sering menyebut pemerintah kita dengan kalimat yang tidak elok dan menunjukkan sikap permusuhan," ujarnya.

Willy mengatakan persoalan overstay tidak hanya dialami oleh HRS. Menurutnya, banyak WNI overstay yang tidak menuduh pemerintah hal yang macam-macam.

"Jadi jangan terus menerus berakrobat lah dengan berbagai opini. Lagi pula soal overstay ini bukan cuma urusan seorang HRS. Ada banyak kasus serupa dan mereka nggak merengek atau menuduh yang macam-macam terhadap pemerintah seperti yang disampaikan oleh Bung FZ (Fadli Zon). Mereka bisa ngurus sendiri untuk soal-soal seperti itu,"

Diberitakan sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud Md mengingatkan para pengikut Habib Rizieq untuk tertib menyambut kepulangan Imam Besar FPI itu di RI. Pemerintah tak segan untuk menindak jika ada yang buat rusuh.

"Pemerintah biasa membuat pengamanan secara reguler kalau diperkirakan ada kumpulan massa maka pengamanannya begini. Yang penting jangan membuat kerusuhan karena Habib Rizieq itu mau pulang dengan revolusi akhlak. Nah, kalau membuat kerusakan, itu berarti bukan pengikutnya Habib Rizieq, kita sikat, gitu. Kalau dia buat kerusuhan. Kalau pengikut Habib Rizieq yang tertib," ujar Mahfud, dalam video yang ditayangkan di YouTube Kemenko Polhukam RI, Kamis (5/11).

Selain itu, HRS sempat menyebut visanya yang mati lebih dari 2 tahun sudah dihidupkan kembali oleh pemerintah Arab Saudi. Dubes RI untuk Arab Saudi, Agus Maftuh Abegebriel, menyatakan visa Habib Rizieq tak pernah diperpanjang Saudi.

Dubes Agus menyebut pihaknya dan Kantor Imigrasi Kerajaan Arab Saudi telah berkomunikasi. Dia memperoleh 5 lembar dokumen keimigrasian yang berisi sejumlah informasi, termasuk soal paspor dan visa Rizieq.

"MRS (Mohammad Rizieq Syihab), sesuai nama yang tertera dalam paspor bernomor B326????, visanya tidak diperpanjang oleh Pemerintah Arab Saudi dan hanya diberikan izin tinggal paling lambat sampai dengan 11 November 2020," kata Agus Maftuh dalam penjelasannya kepada detikcom, Jumat (6/11).


sumber: detik.com

0 Response to "Bandingkan Perlakuan Pemerintah Terhadap HRS dengan Reynhard Sinana, Fadli Zon Kena Skakmat Anggota Komisi 1 DPR"

Post a comment

Tengah Artikel - in article