Javascript harus diaktifkan/ enabled untuk melihat website ini

Bawah Menu - Res

Yunarto Pertanyakan Tidak Adanya Koordinasi Anies dengan Pihak Lain Soal Pemberlakuan PSBB




Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan memutuskan mengambil kebijakan rem darurat demi meminimalisir penularan COVID-19 di Ibu Kota yang semakin tidak terkendali belakangan ini.

Dengan menginjak rem darurat maka Pemprov DKI Jakarta kembali memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Artinya, semua aktivitas di Jakarta alami pembatasan, termasuk perkantoran harus menerapkan kerja jarak jauh atau work from home (WFH). Kebijakan mulai berlaku 14 September 2020 mendatang.

Kata 'tarik rem darurat' pun menjadi sorotan dan pembahasan di media sosial. Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia Yunarto Wijaya misalnya, ia menilai jika ada Kepala Daerah tarik rem darurat berarti dia sadar telah gagal.

"Hal positif kalo ini adalah bentuk kesadaran buat progress lebih baik, jadi sampah kalo cuma dijadikan panggung buat nampang dan tampil sekedar beda..." tulis @yunartowijaya di Twitter yang dipantau AKURAT.CO, Sabtu (12/9/2020).

Yunarto percaya dengan angka kenaikan penularan Covid-19 di Jakarta yang mengkhawatirkan. "Saya sepakat perlu ada pengetatan. Tapi ada catatan kritis," kata dia.

Pertama, Pemprov DKI harus melakukan evaluasi penegakan pada masa PSBB transisi sebelumnya. Sebab menurutnya, banyak tempat makan dan tempat olahraga yang dibuka dan menjadi penularan virus corona.

"Hal ini jadi penting, sehingga PSBB yang diberlakukan sekarang gak ngulang "kebocoran" pada saat PSBB transisi selama 5x, protokol kesehatan akan jalan apabila payung hukum (baca PSBB) diterjemahkan jadi enforcement, dan enforcement akan berjalan ketika insentif buat warga diberikan," kata dia.

Yunarto pun berpendapat kelemahan Anies selama ini bukan hanya dalam urusan covid, melainkan implementasi kebijakan.

"Walau selalu kuat dari sisi konsep (apalagi ketika mempresentasikannya).. Dan ini membutuhkan kerjasama dengan pihak lain," katanya.

Kritik kedua soal keputusan PSBB yang dianggap tidak dikoordinasikan sama sekali dengan stakeholder lain, baik pemerintah pusat atau kepala daerah lain. Padahal konsekuensi dari kebijakan ini berefek ke multi sektor dan lintas wilayah.

"Contoh kongkret; ketika PSBB diberlakukan kembali, ada kompensasi yang harus diberikan oleh negara terhadap warga terdampak, salah 1-nya, bansos, Pemprov pasti butuhkan dukungan anggaran dari kemensos untuk pastikan warga yang "dipaksa" dirumah teringankan dampaknya, itu yang namanya insentif," katanya.

Selain itu, kata Yunarto, Pemprov dan pusat juga bisa rumuskan insentif buat industri terdampak, sehingga peluang terjadinya PHK bisa lebih kecil. Sebab tugas negara selain menjaga keselamatan warganya tapi juga bertanggungjawab terhadap kelayakan hidupnya saat pandemi.

"Terkait dengan daerah lain, saya dengar lansung dari 1 kepala daerah yang ikut rapat dengan Anies kemarin bahwa Anies akhirnya minta rapat lagi karena belum jelas konsep yang dibuat psbb dan gubernur lain sempat katakan "kenapa tidak ada koordinasi sebelumnya" kenapa? karena efeknya akan ke warga daerah lain," ujarnya.

Yunarto pun mempertanyakan mengapa DKI tidak berkoordinasi kepada Gubernur lainnya. Kata dia, secara hukum jelas kok kewenangan dari PSBB transisi ke PSBB lagi ada di tangan Pemprov. "Malah saya bingung DKI kelamaan mendiamkan PSBB transisi sampe 5x," katanya.

"Kaitan dengan IHSG drop, selain investor merasa kegiatan ekonomi dibatasi, saya juga meyakini ini terkait dengan psikologis pasar terkait statement yang berbeda antar pemangku kepentingan. Ya baik pemerintah pusat dan DKI harus instrospeksi diri, faktor utamanya ya gak ada koordinasi itu," katanya.

Terakhir ia berharap, Anies bukan orang yang akan manfaatkan situasi pandemi untuk kepentingan citra apalagi elektoral.

"Sama dengan harapan yang saya titipkan juga kepada pres @jokowi yang menurut saya belum bekerja optimal dalam penanganan covid."


sumber: akurat

0 Response to "Yunarto Pertanyakan Tidak Adanya Koordinasi Anies dengan Pihak Lain Soal Pemberlakuan PSBB"

Post a comment

Tengah Artikel - in article