Bawah Menu - Res

Jejak Langkah Jenderal Gatot Nurmantyo, Dulu Jadi Panglima Jokowi, Kini Mengkritik Pemerintah




Mantan panglima TNI di periode pertama jabatan Presiden Jokowi, Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo belakangan kerap melontarkan kritik terbuka kepada pemerintah.

Setelah menyinggung soal adanya RUU HIP (Haluan Ideologi Pancasila), baru-baru ini Gatot mengungkap bahwa pencopotan dari jabatan Panglima TNI karena sempat mengeluarkan perintah menonton film G30S/PKI. Hal ini ia ucapkan dalam sebuah video Youtube milik Harsubeno Point.

"Saat itu salah seorang sahabat dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memberikan peringatan. Ia meminta agar menghentikan perintah tersebut apabila tidak ingin dicopot dari jabatan sebagai Panglima TNI," ujarnya.

Hubungan Gatot dan Jokowi dulu bisa dibilang "dekat". Bahkan dulu Jokowi memilihnya ketimbang memberikan "jatah rotasi" Panglima TNI yang harusnya "jatah" TNI AU yang ketika itu dipimpin Marsekal Agus Supriyatna.

Gatot bahkan kerap mendamping Jokowi untuk safari ke sejumlah pasukan elite TNI ketika ibu kota Jakarta sedang panas dilanda demo anti-Ahok.

Gatot bahkan menyebut ada demo yang dirancang oleh pihak asing dan bertujuan untuk menggulingkan Presiden Joko Widodo.

"Demo menuntut Ahok dihukum itu karena hati nurani dan pemerintah sudah berikan instruksi. Tapi pasti ada demo lagi. Saya yakin didesain dari luar. Tujuannya tiada lain, diselubungi apa pun juga pasti tujuannya itu untuk menggulingkan RI 1," kata Gatot kala itu.

Namun perlahan hubungan keduanya sempat dikabarkan merenggang. Entah dari mana awalnya, namun Gatot yang sempat menemui massa 411 ketika Presiden Jokowi tidak hadir, ketika itu ditafsirkan memiliki kedekatan dan "membela" Aksi 212.

Kemudian, sang panglima dinilai kembali melakukan manuver ketika mengeluarkan pernyataan soal adanya pembelian 5.000 pucuk senjata di luar instansi TNI. Pernyataan Gatot banyak menuai kritik.

Hingga akhirnya menjelang diganti, Gatot merombak 85 jajaran perwira di tubuh TNI. Langkah tersebut dinilai tidak etis, mengingat struktur personil TNI selayaknya dibentuk oleh sosok yang bakal menggantikan jendral bintang empat tersebut, yakni Marsekal Hadi Tjahjanto.

Jadi deklarator KAMI

Setelah sekian lama tak muncul, kini Gatot Nurmantyo ikut mendeklarasikan Koalisi Menyelamatkan Indonesia (KAMI).

Saat deklarasi KAMI, Gatot Nurmantyo mengingatkan ancaman perang proksi atau proxy war di Indonesia.

"Pada tanggal 10 Maret 2014 saya berkesempatan dialog dengan civitas akademika Universitas Indonesia," kata Gatot dikutip dari akun Youtube Realita TV, Selasa (18/8/2020).

"Saya berbicara antara lain tentang proxy war, yang kini telah menjadi ancaman luar biasa terhadap kedaulatan suatu bangsa,"

"Bagi intervensi pemilu, dan memilih pejabat untuk pada saatnya pejabat tersebut bisa dikenalkan bahkan menjadi boneka bagi kepentingan lain yang bukan tujuan dan kepentingan negara," ujar dia, dikutip dariKompas.com.

Selain di Jakarta, Gatot Nurmantyo juga mendeklarasikan KAMI di Jawa Tengah dan DIY di Solo, Kamis (20/8/2020).

Ia menegaskan, KAMI merupakan gerakan moral dan bukan ingin berkembang menjadi partai politik.

Pernah menolak menjadi Panglima TNI

Sebelumnya, Gatot Nurmantyo mengaku diminta tiga kali oleh Presiden Joko Widodo, untuk menjadi orang nomor satu di TNI.

Gatot yang kala itu menjabat Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), mengaku sempat menolak tawaran tersebut.

Ia mengungkapkan ketika itu bukannya tidak mau menjabat Panglima TNI, melainkan menurutnya situasi kala itu tidak pas bagi dirinya untuk mengemban jabatan tersebut.

Bahkan, saat itu ia mengaku justru menyarankan Jokowi agar memberikan jabatan tersebut kepada Marsekal TNI (Purn) Agus Supriatna yang kala itu menjabat Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU).

"Karena kita sama-sama tahu begitu beliau (Jokowi) jadi Presiden, kan beliau hanya didukung sama rakyat."

"Di DPR beliau tidak punya partai," kata Gatot dalam wawancara khusus yang diunggah di kanal YouTube tvOneNews, Kamis (24/9/2020).

Sebelumnya Gatot juga menceritakan pertemuan-pertemuannya dengan Ketua DPR saat itu, yakni Setya Novanto (Setnov), sebelum dilantik sebagai Panglima TNI.

Gatot mengungkapkan suatu sore ia pernah 'dijebak' temannya untuk melakukan pertemuan dengan Setnov di Singapura.

Ia merasa 'dijebak', karena saat itu temannya hanya mengajaknya untuk makan di Singapura.

Dalam pertemuan itu, kata Gatot, Setnov bertanya kepadanya mengapa Gatot tidak menemui dirinya sebagai Ketua DPR, untuk meminta dukungan sebagai Panglima TNI.

Gatot kemudian menjelaskan kepadanya, sama seperti yang ia sampaikan ke Jokowi bahwa situasinya belum tepat.

Dua pekan kemudian, kata Gatot, ia ditelepon oleh Setnov yang mengatakan telah mendapat surat dari Jokowi.

Isi surat tersebut, kata Gatot, Jokowi mengajukan Gatot sebagai Panglima TNI.

"Beliau (Setnov) tanya, surat ini harus saya apakan?"

"Saya jawab, ada dua Pak Ketua. Yang pertama sobek-sobek masuk kantong sampah."

"Yang kedua terserah Pak Ketua. Karena saya bukan tidak berkeinginan, situasi seperti itu jangan saya dulu, nanti," ungkap Gatot.

Berdasarkan catatan Tribun, setelah dilantik menjadi Panglima TNI oleh Jokowi, Gatot mengeluarkan surat telegram Panglima TNI NR ST/1192/2017 tanggal 18 September 2017.

"Saya sudah memerintahkan. Sahabat tersebut ketemu sama saya. Pak Gatot, hentikan kalau tidak saya tidak bisa menjamin, bisa dicopot."

"Itu sahabat saya mengingatkan seperti itu. Peringatan sahabat itulah yang meyakinkan saya, itu harus terus," tutur Gatot.

Terkait perintah tersebut, Gatot mengungkapkan ketika itu sebagai Panglima TNI, ia tidak meminta izin dari Presiden atau Menko Polhukam.

Menurutnya, hal itu karena ia tidak perlu meminta izin, dan perintah itu tidak melanggar hukum.

"Apakah itu melanggar? Tidak. Buktinya Presiden juga ikut nonton di Bogor," ucap Gatot.

Gatot kemudian mengungkapkan alasannya mengeluarkan perintah tersebut.

Berdasarkan pengamatannya, ia mengindikasikan adanya kebangkitan komunisme atau yang ia sebut sebagai neo komunisme.

Puncaknya, menurutnya terjadi pada 2008, di mana ketika materi pelajaran sejarah terkait G30S PKI dihapus dari semua sekolah.

Selain itu, kata Gatot, menurut survei, 90 persen pemuda Indonesia tidak meyakini adanya Partai Komunis Indonesia (PKI).

Bahkan buktinya, kata Gatot, seorang jenderal TNI yang pada saat itu menjadi stafnya, menceritakan tentang anaknya yang kuliah di Universitas Indonesia tidak tahu siapa DN Aidit yang merupakan tokoh PKI.

Perintah tersebut, kata Gatot, utamanya bagi prajuritnya, karena banyak prajuritnya yang berusia muda.

Ia yang ketika itu menjadi Panglima TNI tidak ingin ada prajuritnya yang tidak mengetahui sejarah kelam tentang PKI.

"Pelajaran sejarah paling gampang ya dengan menyetel film. Kalau saya buat buku, siapa yang mau baca?"

"Sehingga saya hanya mengingatkan bahwa Indonesia pernah ada sejarah kelam tahun1948."

"Hanya 13 hari tanggal 28 (18) sampai dengan 30 September 1948, tapi yang meninggal 1.920-an. Jangan sampai peristiwa kelam ini terjadi lagi," papar Gatot.

Mengklarifikasi polemik pernyataan terkait pencopotannya yang tengah ramai saat ini, Gatot kemudian menegaskan ia tidak dicopot sebagai Panglima TNI karena perintah menonton film tersebut.

Meski begitu, ia membuka kemungkinan hal tersebut bisa saja terjadi.

"Jadi saya ulangi, saya dicopot bukan karena itu. Bisa saja terjadi seperti itu kan. Tapi saya tidak pernah mengatakan saya dicopot berdasarkan itu," papar Gatot. 

0 Response to "Jejak Langkah Jenderal Gatot Nurmantyo, Dulu Jadi Panglima Jokowi, Kini Mengkritik Pemerintah"

Post a comment

Tengah Artikel - in article