Bawah Menu - Res

Draf Resolusi Antiterorisme yang Ditawarkan RI Diveto karena AS Ingin Teroris ISIS Dikembalikan ke Negara Masing-masing




Amerika Serikat (AS) memveto draf resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang antiterorisme yang ditawarkan Indonesia. AS bahkan menyebut draf itu sebagai lelucon belaka. Begini duduk perkaranya.

AS menyebut draf itu lelucon sebab ingin anggota ISIS dipulangkan ke negara asal masing-masing, sedangkan resolusi itu tidak mengatur pemulangan anggota ISIS.

"Resolusi ini gagal total mencapai tujuan utamanya, dan AS tidak akan berpartisipasi dalam lelucon yang sinis dan abai ini," kata Duta Besar AS untuk PBB, Kelly Craft, dalam surat penjelasan tertanggal 31 Agustus, diakses detikcom dari situs resmi lembaga Misi AS untuk PBB, Rabu (2/9/2020).

Draf resolusi yang disponsori oleh Indonesia itu disebut AS sebagai draf yang gagal total dan lelucon. Selain itu, AS menyebut lebih baik tidak ada resolusi sama sekali ketimbang menyetujui resolusi semacam itu.

"Resolusi Indonesia di hadapan kita ini seharusnya dibuat untuk menguatkan tindakan internasional dalam melawan terorisme, tapi malah lebih buruk ketimbang tidak ada resolusi sama sekali," kata Kelly Craft.

Titik ketidaksetujuan AS terhadap resolusi ini bermula dari tidak adanya pembahasan mengenai pemulangan (repatriasi) petempur teroris asing ke negara masing-masing. Padahal menurut AS, repatriasi teroris adalah hal yang paling penting untuk mengatasi terorisme.

"Ini juga gagal untuk memuat langkah penting pertama - repatriasi ke negara asal masing-masing dari mereka," kata Craft.

AS paham, maksud Indonesia dan negara lainnya ialah untuk menyerukan penuntutan, rehabilitas, dan reintegrasi (PRR) bagi semua pihak yang terlibat dalam aktivitas teror. Bila tujunnya adalah PRR, seharusnya draf itu juga memuat repatriasi teroris. Negara yang ogah memulangkan warganya yang terlibat teror seolah-olah emoh bertanggung jawab terhadap ulah warganya.

"AS punya contoh dalam memulangkan warga negara kami dan menuntut mereka. Semua negara harus bertanggung jawab terhadap warga negara mereka yang terlibat teror. Sebagaimana Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo bilang, 'Kami ingin setiap negara memulangkan warganya masing-masing. Itu adalah langkah pertama. Itu adalah kewajiban yang harus mereka lakukan.'," kata Craft.

AS mengaku sudah sejak pekan lalu menolak draf resolusi antiterorisme dari Indonesia dkk ini. Craft tidak paham, bagaimana bisa Dewan Keamanan (DK) PBB puas terhadap draf resolusi itu.

"Ini tidak bisa dimengerti bagaimana bisa anggota-anggota DK PBB puas dengan resolusi yang mengabaikan akibat ancaman keamanan bila semua negara meninggalkan petempur asingnya, sehingga petempur asing itu bisa melarikan diri dari tahanan dan mengabaikan keluarga mereka yang menderita di kamp-kamp tanpa pertolongan, peluang, atau harapan," kata Craft.

Akhirnya, AS menggunakan hak vetonya untuk menolak resolusi antiterorisme itu. Sebelum 1 September, Indonesia adalah Presidensi DK PBB bulan Agustus 2020. Resolusi mengenai penanggulangan terorisme dari Indonesia mendapat dukungan 14 negara anggota DK PBB, namun tidak dapat disahkan karena veto dari AS. Indonesia menyesalkan hal ini.

"Sebagai negara yang juga menjadi korban sekaligus terdepan dalam memerangi terorisme, Indonesia gagal paham ketika dunia terus dikepung ancaman terorisme terhadap perdamaian dan keamanan dunia. Inisiatif penting yang menambahkan nilai dalam menangani ancaman serius ini belum diterima di Dewan karena pandangan yang tak bisa dipahami," kata Wakil Tetap RI untuk PBB Dian Triansyah Djani dalam keterangan di situs Kemlu, Selasa (1/9) kemarin.

Resolusi yang disponsori Indonesia itu memang mendukung pemulangan anak-anak militan ISIS, namun tidak mendukung pemulangan militan ISIS dan keluarganya ke negara masing-masing. Resolusi ini juga mendorong semua negara untuk bekerja sama mengatasi ancaman dari 'pejuang teroris asing' atau FTF.

Sementara itu, Kemlu menyebut proses resolusi telah usai dan tak bisa dilanjutkan sementara waktu.

"Karena itu sudah selesai prosesnya, dan memang tidak bisa dilanjutkan, tentu sementara waktu selesai di situ. Dan kebetulan presidensi Indonesia juga sudah selesai pada 31 Agustus," kata Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Mahendra Siregar di kompleks gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (2/9/2020). Mahendra menjawab pertanyaan soal upaya pemerintah selanjutnya.

Usulan resolusi antiterorisme Indonesia saat ini mentok, tak bisa dilanjutkan. Selanjutnya, proses usulan dapat disampaikan setelah tahapan saat ini berlangsung.

Mahendra pun mengatakan Kemlu menghargai keputusan AS yang menolak resolusi antiterorisme Indonesia. Dia menyebut ada sejumlah negara yang belum sepakat.

"Itu kan dibahas ataupun disampaikan dan diberikan pandangan dari masing-masing negara. Memang ada negara yang belum bisa menyetujui, ya kita tentu menghargai proses pengambilan keputusan yang ada," imbuhnya.



sumber: detik.com

0 Response to "Draf Resolusi Antiterorisme yang Ditawarkan RI Diveto karena AS Ingin Teroris ISIS Dikembalikan ke Negara Masing-masing"

Post a comment

Tengah Artikel - in article