Bawah Menu - Res

Kejagung Tegaskan Kasus Jaksa Pinangki Tidak Akan Dilimpahkan ke KPK Meski Didesak Banyak Pihak




Kejaksaan Agung (Kejagung) menegaskan tetap menangani kasus Jaksa Pinangki dan tidak akan menyerahkan ke lembaga penegak hukum manapun.

Hal ini disampaikan Kapuspenkum Kejagung, Hari Setiyono, sebagai tanggapan terhadap pihak-pihak yang mendesak Kejagung untuk melimpahkan kasus tersebut ke penegak hukum lain, termasuk KPK.

"Penyidikan masing-masing punya kewenangan. Kami aparat penegak hukum saling support itu ada namanya kordinasi supervisi. Kami melakukan penyidikan penuntut umum juga di sini, tak ada dikatakan inisiatif serahkan, kita kembali ke aturan," ujar Hari dalam konpers di Kejagung, Kamis (27/8/2020).

Hari menegaskan, bukan hanya KPK yang berwenang mengusut kasus dugaan korupsi. Kejagung juga berhak mengusut kasus rasuah melalui JAMPidsus Kejagung.

"Perlu diketahui juga di kami ada penyidik tipikor, penuntut umumnya di sini. KPK demikian juga kan, penyidiknya di sana, penuntut umumnya juga di sana, dari mana penuntut umumnya? dari sini," ucapnya.

Demi menghilangkan keraguan, Hari menjelaskan proses hukum kasus Pinangki yang berhasil menjerat Djoko Tjandra dalam waktu singkat.

"Tanggal 4 (Agustus) diterima dari pengawasan, tanggal 7 penyidikan, tanggal 11 menetapkan tersangka, tanggal 12 menahan kemudian hari ini 27 Agustus ada penetapan tersangka baru. Nah kawan-kawan silakan (menilai) kalau menurut kami luar biasa cepat," pungkasnya.

Sebelumnya, terkait dengan penyerahan kasus ini disampaikan oleh Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango. Ia mengatakan, sejak awal mencuatnya perkara-perkara yang melibatkan penegak hukum, memang sebaiknya ditangani KPK. Sebab hal tersebut sesuai dengan domain KPK yang tercantum dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a UU 19/2019.

"Saya tidak berbicara dengan konsep 'pengambil-alihan' perkara yang memang juga menjadi kewenangan KPK sebagaimana ditentukan dalam Pasal 10A UU Nomor 19 tahun 2019. Tetapi lebih berharap pada inisiasi institusi-institusi tersebutlah yang mau menyerahkan sendiri penanganan perkaranya kepada KPK," ucap Nawawi.

Dalam kasus ini, terdapat dua orang tersangka yang telah digetapkan. Keduanya yakni Jaksa Pinangki dan juga Djoko Tjandra.

Dalam kasus ini, Jaksa Pinangki diduga menerima USD 500 ribu yang merupakan suap dari Djoko Tjandra. Semula penyidik Kejagung mengendus suap itu untuk memperlancar upaya Peninjauan Kembali (PK) Djoko Tjandra di PN Jaksel.

Namun belakangan ditemukan dugaan suap itu juga untuk mengurus fatwa di Mahkamah Agung. Fatwa yang dimaksud adalah agar Djoko Tjandra tak dieksekusi jaksa sesuai dengan putusan MA pada 2009 silam.


sumber: akurat.co

0 Response to "Kejagung Tegaskan Kasus Jaksa Pinangki Tidak Akan Dilimpahkan ke KPK Meski Didesak Banyak Pihak"

Post a comment

Tengah Artikel - in article