Bawah Menu - Res

Survei Populi Buktikan Program Anies DP Rp 0 Paling Tidak Dirasakan Bermanfaat



Lembaga Populi Center menggelar survei terkait tingkat kepuasan masyarakat atas kinerja dan program Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Berdasarkan survei, program DP Rp 0 dianggap paling tidak dirasakan manfaatnya.

Survei dilakukan Populi pada 9-18 September 2019. Survei menggunakan kuesioner eksperimental dengan kaidah probability sampling di 6 kabupaten/kota di DKI Jakarta. Jumlah responden 600 orang, proporsi laki-laki dan perempuan sebanyak 50 persen dengan margin of error kurang-lebih 4,00 persen.


Dalam survei, responden diminta menilai program mana yang paling dirasakan dan tidak dirasakan kegunaannya. Selain itu, responden diminta untuk menilai kinerja pemprov DKI Jakarta.

Peneliti dari Populi, Jefri Adriansyah, menyebutkan, sebanyak 58,5 persen masyarakat menilai puas dengan kinerja Pemprov DKI Jakarta. Namun sebanyak 13,1 persen menilai kinerja Pemprov DKI Jakarta tidak mengalami perubahan.

"Kemudian untuk kepuasan kinerja Pemprov DKI Jakarta, secara keseluruhan masyarakat menjawab puas," ujar Jefri saat pemaparan hasil survei Populi di kantornya Slipi, Jakarta Barat, Senin (14/10/2019).

"Penilaian atas kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam 1 tahun terakhir, bagus kinerjanya sebanyak 20,1 persen. Kemudian selanjutnya ada lagi yang menilai bahwa dia tidak ada perubahan itu 13,1 persen," sambungnya.


Terkait program kerja, disebutkan program yang paling dirasakan masyarakat adalah KJP Plus sebanyak 37 persen. Sedangkan program yang tidak dirasakan masyarakat adalah DP 0 rupiah.

"Program yang paling dirasakan manfaatnya, itu 37 persen KJP Plus. Program yang paling tidak dirasakan manfaatnya, ini ada program DP 0 rupiah sebesar 16,5 persen," kata Jefri.

Berikut ini hasil survei Populi Center terkait program kerja Anies yang paling dirasakan dan tidak dirasakan masyarakat,:

Program paling dirasakan manfaatnya oleh responden:

Program KJP Plus 37,0 persen
Tidak ada 10,0 persen
Program BPJS 9,2 persen
Program JAK-Lingko 7,8 persen
Jakarta Bersih 2,0 persen
Program KIS 1,9 persen

Program paling tidak dirasakan manfaatnya oleh responden:

Tidak ada 30,0 persen
Program DP Rp 0 16,5 persen
Program KJP Plus 6,6 persen
Bantuan Lansia 4,5 persen
Program PKH 3,6 persen
Bantuan Sosial 2,7 persen


Survei Populi: Ahok Lebih Unggul dari Anies soal Keterbukaan Informasi


Lembaga Populi Center menggelar survei kinerja Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjelang dua tahun masa jabatan. Berdasarkan hasil survei, transparansi informasi Anies dinilai sebesar 40,7%.

Survei dilakukan Populi pada tanggal 9-18 September 2019. Survei menggunakan kuesioner eksperimental, dengan kaidah probability sampling di 6 kabupaten/kota di DKI Jakarta. Jumlah responden 600 orang, proporsi laki-laki dan perempuan sebanyak 50% dengan margin of error sebesar sekitar 4,00%.

Penelitian dilakukan dengan memberikan dua bentuk kuesioner kepada responden yang membandingkan kinerja Anies dan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Kuesioner pertama (kuesioner eksperimen) bertuliskan nama gubernur dan program kerja, sedangkan kuesioner kedua (kuesioner kontrol) hanya berisikan program kerja.


Dalam hasil kuesioner kontrol, kebijakan Anies terkait keterbukaan informasi dinilai sebesar 38.3%. Dalam hasil kuesioner eksperimen masyarakat menilai keterbukaan Anies 40,7 %.

Sedangkan, keterbukaan era Ahok dalam kuesioner kontrol dinilai 47.0%, kuesioner eksperimen masyarakat menilai sebesar 43,0 %.

Peneliti Populi Jefri Adriansyah menyebut Ahok unggul karena adanya keterbukaan dalam rapat yang dilakukan DKI. Yakni dengan mengunggah hasil rekaman rapat ke media sosial.

"Nah ini terkait dengan kebiasaannya waktu itu Gubernur Basuki Tjahaja Purnama sering mengunggah rekaman rapat di YouTube, begitu sebagai wujud keterbukaan publik," ujar Jefri saat pemaparan hasil survei Populi di kantornya Slipi, Jakarta Barat, Senin (14/10/2019).

Sedangkan pada era Anies, Jefri menyebut hal ini tidak dilakukan. Alasannya, menghindari adanya perbedaan pendapat di antara masyarakat.

"Di era Anies Baswedan, apa yang dilakukan Basuki Tjahaja Purnama tidak lagi dilakukan dengan alasan menghindari perdebatan publik yang dapat memicu perpecahan seperti itu," kata Jefri.

"Tetapi respons masyarakat Jakarta mengatakan, bahwa baik di eksperimen maupun kontrol kebijakan Anies Baswedan ini dirasa tidak jauh lebih tepat, dibandingkan dengan kebijakan Basuki Tjahaja Purnama," sambungnya.


Sedangkan terkait pengembangan Reklamasi, kebijakan Ahok dinilai lebih tepat. Di era Ahok, pengembang reklamasi diwajibkan membayar kontribusi 15% dari harga nilai jual objek untuk pembangunan DKI. Sementara di era Anies, kontribusi 15% itu dihilangkan.

Dalam kuesioner kontrol, masyarakat menilai kebijakan Anies sebesar 28,7%, dalam hasil kuesioner eksperimen masyarakat menilai 46,0%. Sedangkan, kebijakan era Ahok dalam kuesioner kontrol dinilai 41.0%, di kuesioner eksperimen sebesar 31,3 %.


sumber: detik.com

0 Response to "Survei Populi Buktikan Program Anies DP Rp 0 Paling Tidak Dirasakan Bermanfaat"

Post a comment

Tengah Artikel - in article